Tugas Essay Perdagangan Internasional

1. Jelaskan pengertian perdagangan internasional!

= perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepkatan bersama.

2. Sebutkan 10 negara yang melakukan perdagangan internasional dengan indonesia!

= Malaysia, Jepang, Australia, Singapura, Korea Selatan, Swiss,USA,Canada,India,China

3. Tuliskan produk impor dan ekspor Indonesia dari beberapa negara yang berbeda!

= Impor:                                            Ekspor:

   - Mobil Toyota (Jepang)                     - Furniture Kayu (Eropa)

   - Samsung (Korea Selatan)                 - Beras (USA)

   - Kurma (Arab Saudi)                        - Kelapa Sawit (Malaysia)

   - Jam Swatch (swiss)

4. Menurutmu adakah menfaat perdagangan internasional bagi suatu negara? sebutkan!

= ada manfaatnya, diantaranya:

    -memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negri

    -memperluas pasar industri dalam negri

    -menambah jumlah dan kualitas barang

    -menjalin hubungan baik dengan negara lain

5. Tuliskan pengalamanmu , bisa juga dengan menanyakan pada temanmu atau siapa saja yang pernah melakukan penukaran uang dengan valas di bank atau money changer!

= ketika orangtua saya ingin berangkat pergi haji, mereka menukarkan mata uang indonesia (rupiah)  dengan mata uang arab (real) di money changer. untuk menukar rupiah dengan real, menggunakan kurs jual. dengan begitu orangtua saya bisa mendapatkan mata uang arab agar bisa digunakan disana.

6.  Bedakan mengenai kurs jual dan kurs beli!

= - Kurs Jual adalah kurs yang dikeluarkan oleh bursa valas untuk menjual satu unit mata uang asing (valas) tertentu

    - Kurs beli adalah kurs yang dikeluarkan oleh busa valas untuk membeli satu unit mata uang asing (valas) tertentu

7.  Carilah berita dari internet dan tuliskan 5 buah berita yang merupakan contoh tujuan penggunaan devisa dan sumber penerimaan devisa!

  -  http://domba-bunting.blogspot.com/2010/08/indonesia-mendapatkan-masukan-devisa.html

 - http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Moneter/pbi_132011.htm

- http://www.infopilihan.com/hiburan/obyek-pariwisata-pulau-indonesia-sumber-pendapatan-devisa/

- http://www.setkab.go.id/artikel-5746-.html

- http://www.bi.go.id/web/id/Ruang+Media/Siaran+Pers/sp_142012.htm

  

Tugas perBab: Pajak

 PERANAN PAJAK MEMAJUKAN PENDIDIKAN

Ditengah keraguan masyarakat akan peranan pajak dalam memajukan pendidikan di Indonesia, sebenarnya pemerintah telah memberikan keringanan pajak terhadap institusi pendidikan. Hal ini mengingat pentingnya pendidikan bagi kemajuan bangsa dan masih terbatasnya anggaran negara untuk bidang pendidikan.

Dalam peranannya tersebut, pemerintah memberikan insentif bagi organisasi nirlaba yang menginvestasikan penghasilan yang diperolehnya pada pengembangan dunia pendidikan. Terhadap laba yang diperoleh oleh organisasi pendidikan tersebut yang diinvestasikan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana pendidikan, tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh). Artinya, apabila organisasi pendidikan tersebut mendapatkan laba, laba yang seharusnya dikenakan pajak (PPh) tidak akan dikenakan PPh jika laba tersebut ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana. Pemerintah memberikan jangka waktu selama 4 (empat) tahun sejak laba tersebut diperoleh, untuk ditanamkan kembali.

Akan tetapi, setelah lewat dari 4 (empat) tahun laba tersebut tidak digunakan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan maka akan dikenakan pajak penghasilan pada tahun pajak berikutnya setelah lewat jangka waktu 4 (empat) tahun tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf m Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (UU PPh). Selanjutnya dasar pelaksanaannya diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2009 tentang Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan Lembaga atau Nirlaba yang Bergerak dalam Bidang Pendidikan dan/atau Bidang Penelitian dan Pengembangan yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan. Petunjuk teknisnya diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-44/PJ./2009 tentang Pelaksanaan Pengakuan Sisa Lebih yang Diterima atau Diperoleh Badan atau Lembaga Nirlaba yang Bergerak dalam Bidang Pendidikan dan/atau Bidang Penelitian danPengembangan yang Dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan

Tugas perBab: Pengangguran

Pada keadaan yang ideal, diharapkan besarnya kesempatan kerjasama dengan besarnyaangkatan kerja, sehingga semua angkatan kerja akan mendapatkan pekerjaan. Padakenyataannya keadaan tersebut sulit untuk dicapai. Umumnya kesempatan kerja lebihkecil dari pada angkatan kerja, sehingga tidak semua angkatan kerja akan mendapatkan pekerjaan, maka timbullah penggangguran.

Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Orang yang tidak sedang mencari kerja contohnya seperti ibu rumah tangga, siswa sekolan smp, sma, mahasiswa perguruan tinggi, dan lain sebagainya yang karena sesuatu hal tidak/belum membutuhkan pekerjaan.

beberapa hal yang menyebabkan pengangguran:

- penduduk yang relatif banyak

- pendidikan dan keterampilan yang rendah

- angkatan kerja tidak dapat memenuhi persyaratan yang diminta dunia kerja

- teknologi yang semakin modern

- perusahaan yang selalu mengejar keuntungan dengan cara melakukan penghematan-penghematan

- penempatan rasionalisasi

- adanya lapangan kerja yang dipengaruhi musim\

- ketidakstabilan perekonomian, politik, dan keamanan suatu negara 

Tugas perBab : Materi APBN

 PENGARUH KONTRAK MIGAS DALAM APBN 

Kesan pertama yang tersirat dari tampilan Menteri ESDM dan wakilnya dimedia masa adalah nuansa yang lebih “nasionalist” dan tidak jera bila harus berhadapan dengan kenyataan dunia bisnis yang lebih fragmatis, utamanya terkait dengan industri minyak dan gas bumi.

Belum lama ini dalam Rapat Paripurna DPR,  Badan Anggaran DPR bersama pemerintah sepakat untuk mensahkan pembahasan RAPBN 2012 menjadi Undang Undang (28/10). Dalam APBN 2012 lifting minyak disepakati 950 ribu barel perhari. Rincian penerimaan sumberdaya alam (SDA) tahun 2012 masih didominasi oleh penerimaan minyak dan gas bumi sebesar Rp 156 triliun. Kendati selama lima tahun terakhir kontribusi penerimaan SDA migas terhadap total penerimaan negara bukan pajak (PNBP)  rata-rata masih 61,2 persen namun kontribusinya cenderung terus menurun. Pangsa penerimaan migas terhadap total pendapatan negara (state revenue) dalam lima tahun terakhir juga menurun, tahun 2006 kontribusi migas masih 32 persen namun di tahun 2011 diperkirakan hanya tinggal 18 persen.

Menurunnya kontribusi migas dalam perekonomian nasional, utamanya APBN mencemaskan banyak kalangan, terobosan strategis perlu dicari dan dikaji oleh pemerintah baru, walaupun disadari banyak kendalanya utamanya dikaitkan dengan kepastian hukum dan iklim investasi, namun diyakini bisa dicari jalan tengah yang dapat diterima semua pihak. Pemerintah dituntut mencari terobosan untuk mengkatrol penerimaan negara dalam APBN sebagai kompensasi atas turunnya lifting dalam jangka panjang serta mengurangi beban belanja negara untuk impor minyak dan BBM yang akan semakin meningkat.

Sebagian kalangan melihat model kontrak bagi hasil migas yang berlaku sekarang dalam beberapa sisi menempatkan pemerintah RI pada posisi inferior, misalnya dalam tata-waktu penerimaan negara (government take) sehingga dalam beberapa kasus menempatkan negara menjadi penampung resiko relatif lebih besar dibanding resiko kontraktor sebagai pelaku usaha.

Guna membagi porsi resiko agar lebih proporsional sekaligus menjamin penerimaan negara lebih awal dan lebih wajar, tampaknya pemerintah memerlukan terobosan kontraktual yang elegan dan kompromistis sehingga dapat diterima oleh pelaku usaha migas dan tidak berdampak buruk terhadap iklim investasi migas di Indonesia.

 https://portal.bpmigas.go.id/web/public/artikel/-/blogs/pengaruh-kontrak-migas-dalam-apbn

Tugas Ekonomi 11 IPS Tentang Kebijakan Fiskal

1. Kebijakan fiskal  

adalah penyesuaian dalam pendaptan dan pengeluaran-pengeluaranPemerintah sebagaimana ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yangdisingkat APBN untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik dan laju pembangunan ekonomi yang dikehendaki yang umumnya ditetapkan dalam rencana pembangunan.

2. Tujuan dari kebijakan fiskal yaitu: 

-Untuk meningkatkan produksi nasional (PDB) dan pertumbuhan ekonomi.

-Untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.

-Untuk menstabilkan harga-harga barang, khususnya mengatasi inflasi. 

3. Jenis-Jenis Kebijakan Fiskal/Anggaran

Jika ditinjau dari sisi teori, ada tiga macam kebijakan anggaran yaitu:

a. Kebijakan anggaran pembiayaan fungsional (functional finance), adalah kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat berbagai akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional dan bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja.

b. Kebijakan pengelolaan anggaran (the finance budget approach), adalah kebijakan untuk mengatur pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan pinjaman untuk mencapai stabilitas ekonomi yang mantap.

c. Kebijakan stabilisasi anggaran otomatis (the stabilizing budget), adalah kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat besarnya biaya dan manfaat dari berbagai program. Tujuan kebijakan ini adalah agar terjadi penghematan dalam pengeluaran pemerintah.

d.  Kebijakan anggaran belanja seimbang. Cara yang diberlakukan dalam hal ini adalah anggaran yang disesuaikan dengan keadaan (managed budget). Tujuannya adalah tercapainya anggaran berimbang dalam jangka panjang. Berikut ini adalah macam-macam anggaran yang biasa ditempuh beberapa negara dalam mencapai manfaat tertinggi dalam mengelola anggaran:

-Anggaran berimbang : Pada anggaran berimbang, diusahakan agar pengeluaran (belanja) dan pendapatan atau penerimaan sama

-Anggaran surplus : Pada anggaran surplus, tidak semua penerimaan dibelanjakan, sehingga terdapat tabungan pemerintah.

-Anggaran defisit : Pada anggaran defisit, anggaran disusun sedemikian rupa sehingga pengeluaran lebih besar daripada penerimaan.

4. Masalah Dalam Kebijakan Fiskal 

-Masalah waktu

-Pertimbangan politis

-Respon pelaku ekonomi

-Dampak crowding-out

-Kondisi perekonomian dunia/luar negeri

5. Pengaruh Kebijakan Fiskal bagi Perekonomian
-Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal untuk mencapai tujuan-tujuan seperti inflasi yang rendah dan tingkat pengangguran yang rendah.
-Berdasarkan teori ekonomi Keynesian, kenaikan belanja pemerintah sehingga APBN mengalami defisit dapat digunakan untuk merangsang daya beli masyarakat (AD = C + G + I + X - M) dan mengurangi pengangguran pada saat terjadi resesi/depresi ekonomi.
-Ketika terjadi inflasi, pemerintah harus mengurangi defisit (atau menerapkan anggaran surplus) untuk mengendalikan inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat.

 

Ketika lahir (1930-an), kebijakan fiskal diarahkan untuk menstabilkan ekonomi makro, dalam perkembangan terakhir, kebijakan fiskal lebih fokus pada cara untuk mengurangi defisit anggaran

Sumber;

 http://www.scribd.com/doc/79457295/Pengertian-Kebijakan-Fiskal
http://belajarekonomi.blogspot.com/2006/07/kebijakan-fiskal.html
http://texbuk.blogspot.com/2011/08/pengertian-tujuan-dan-jenis-jenis.html

Tugas Remedial Ekonomi bab APBN & APBD

1. Buatlah rangkuman dari tiga buah sumber tentang pengertian APBN dan APBD!

•  APBN = suatu daftar atau penjelasan terperinci mengenai penerimaan dan pengeluaran negara dalam jangka waktu satu tahun yang ditetapkan dengan Undang-undang, serta dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

• APBD = suatu rencana kerja pemerintah daerah yang mencakup seluruhpenerimaan dan belanja (pengeluaran) pemerintah daerah, baikprovinsi ataupun kabupaten dalam rangka mencapai sasaranpembangunan dalam kurun waktu satu tahun yang dinyatakandalam satuan uang dan dsetujui oleh DPRD.

2. Tuliskan apa saja yang termasuk pos penerimaan dan pengeluaran dalam APBN!

•   A.pendapatan negara dan hibah 

  I. Penerimaan dalam negeri
     1. Penerimaan Perpajakan
         a. pajak dalan negeri
            I. pajak penghasilan (Migas dan Non Migas)
            II. pajak pertambahan nilai
            III. pajak bumi dan bangunan
            IV. BPHTB
            V. cukai
            VI. pajak lainnya.
          b. pajak perdagangan internasional
              I. bea masuk
              II. pajak/pungutan ekspor
        2. penerimaan bukan pajak
             a. penerimaan sumber daya alam (Migas dan Non Migas)
             b. bagian laba BUMN
             c. PNBP lainnya.
II. Hibah

B. Belanja Negara 
   I. belanja pemerintah pusat
      1. belanja pegawai
      2. belanja barang
      3. belanja modal
      4. pembayaran bungan utang ( Utang dalam/luar negeri)
      5. subsidi
          a. perusahaan negara ( lembaga keuangan/non keuangan)
          b. perusahaan swasta
      6. belanja hibah
      7. bantuan sosial
      8. belanja lain-lain.
   II. Belanja Daerah
      1. dana perimbangan ( bagi hasil , alokasi umum , alokasi khusus)
      2. dana otonomi khusus dan penyesuaian 

3.  Carilah 3 buah artikel dari internet yang bisa dikaitkan sebagai contoh penerimaan atau pengeluaran pemerintah! 

• http://keuangannegara.com/keuangan-negara/apbn/762/revisi-apbn-ppn-turun-penerimaan-bukan-pajak-naik.html 

• http://keuangannegara.com/keuangan-negara/apbn/955/apbn-p-2012-pemerintah-masih-percaya-diri.html 

•  http://keuangannegara.com/keuangan-negara/apbn/762/revisi-apbn-ppn-turun-penerimaan-bukan-pajak-naik.html 

4. Sebutkan penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah!

•  Penerimaan: 

- Pajak daerah

- Retribusi daerah,

- Hasil pengelolaan kekayaan daerah,

- Penerimaan lain-lain

• Pengeluaran: 

- Dana perimbangan ( bagi hasil,alokasi umum,alokasi khusus)

- Dana otonomi khusus dan penyesuaian 

5.  Jika terjadi korupsi pada pos pajak, seperti kasus Gayus Tambunan, Tuliskan pendapatmu tentang pemungutan pajak di Indonesia!

• dari kasus gayus, itu sangat berpengaruh pd proses pembayaran pajak, seharusnya dalam kegiatan membayar pajak harus diawasi dan yang mengawas pajak jangan sampai melakukan  korupsi uang pajak. jika terjadi pengkorupsian seperti yg gayus lakukan, itu akan membuat masyarakat menjadi malasmebayar pajak juga. dan kalau bisa peraturan dalam membayar pajak lebih diperketat lagi.

6. Mengapa pemerintah mengurangi subsidi BBM?

• salah satu alasan pemerintah adalah agar lebih hemat dan ramah lingkungan, karena pemangkasan subsidi membuat harga Premium dan Solar yang jauh lebih murah dan mestinya mendorong orang boros dan ceroboh dengan mengkonsumsi BBM.

7.  Bagaimana caranya agar pendapatan negara bertambah?

• meningkatkan pendapatan negara dari sektor minyak bumi dan gas (Migas) dengan menjual gas lebih tinggi kepada konsumen.

• mengefisienkan cost recovery atau biaya operasi minyak dan gas bumi yang dikembalikan negara.
  

• mendorong percepatan pembangunan infrastruktur gas. Upaya itu diharapkan bisa mempercepat realisasi konversi BBM ke bahan bakar gas

8.  Apa yang sebaiknya dilakukan pemerintah dan masyarakat agar pengeluaran negara berkurang?

•  yaitu dengan menjalanka  kebijakan fisikal. karena tujuan kebijakan fiskal adalah memperbaiki keadaan ekonomi,mengusahakan kesempatan kerja dan menjaga kestabilan harga secara umum.

9.  Jokowi akan dilantik sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan biaya Rp822 juta, darimanakah biaya tersebut berasal?

• berasal dari APBN

10.  Siapakah yang menyusun APBN dan yang mengesahkannya?

• pemerintah dan DPR

 

Jawaban Esay Ekonomi

1. Hubungan jumlah penduduk , tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja!

• Kesempatan kerja adalah kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan/ketersediaan pekerjaan (lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja).
• Tenaga kerja adalah seluruh jumlah penduduk yang dianggap dapat bekerja dan sanggup bekerja jika tidak ada permintaan kerja.
• Angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang berusia 15-64 tahun yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja, maupun yang sedang aktif mencari pekerjaan.
• Jumlah penduduk adalah jumlah manusia yang bertempat tinggal/berdomisili pada suatu wilayah atau daerah dan memiliki mata pencaharian tetap di daerah itu serta tercatat secara sah berdasarkan peraturan yang berlaku di daerah tersebut. 

Hubunganya:

Semakin besar jumlah penduduk maka akan semakin besar pula angkatan kerja-nya karena mempunyai hubungan atau korelasi langsung. Perkembangan jumlah penduduk sangat berjalan cepat dibandingkan perkembangan lapangan kerja yang tersedia. Karena itulah banyak angkatan kerja yang sebagian menjadi tidak bekerja. Kesempatan kerja ditentukan oleh banyaknya investasi yang dilakukan oleh pengusaha baik dari dalam maupun luar negeri serta pemerintah untuk menggerakkan roda perekonomian di daerah atau negara tersebut. 

2. Mengapa pengangguran bisa terjadi?

• Tidak sesuainya tenaga kerja intelektual seseorang dengan lap.kerja yang tersedia. Masih banyak sarjana mengganggur karena tidak tersedianya lap.pekerjaan dengan keinginan atau yang dibutuhkan.

3. Bagaimana menurutmu cara yang paling tepat mengatasi pengangguran di Indonesia?

• pemerintah sebaiknya menyediakan lapangan kerja yang lebih banyak sehigga dapat membantu untuk mengurangi tingkat pengangguran. tak hanya pemerintah, masyarakat pun dihimbau untuk dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain.

4. Bagaimana menurutmu tentang system Outsoursing di Indonesia?

• Menurut saya system Outsourcing hanya ‘memperbudak’ para pekerja tanpa adanya penyediaan fasilitas, tunjangan makan, atau bahkan asuransi jiwa apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam masa kerja. Dengan menggunakan tenaga kerja outsourcing, perusahaan tidak perlu repot menyediakan fasilitas maupun tunjangan makan hingga asuransi kesehatan. Memang hal itu menguntungkan, tetapi sistem ini juga dapat merugikan karyawan outsourcing itu sendiri. Selain tidak adanya jenjang karier, terkadang gaji mereka dipotong oleh perusahaan induk.

5. Keberhasilan dan kegagalan pembangunan ekonomi Indonesia

• pemerintah orde baru berhasil dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.  hingga Indonesia dikategorikan sebagai “macan asia” oleh bank dunia. Itu mungkin menjadi prestasi tertinggi terakhir yang diperoleh Indonesia pada pemerintahan orde baru. Pemerintah orde baru juga berusaha menciptakan pemerataan persebaran penduduk melalui transmigrasi. Cara ini cukup efektif di awal-awal pelaksanaannya.  Ekspor nonmigas Indonesia juga meningkat, sehingga Indonesia tidak selalu bergantung pada ekspor minyak dan gas bumi.  Akan tetapi, pembangunan Indonesia banyak bergantung pada bantuan luar negeri.  Pemerintah orde baru jelas gagal membuat rupiah sebagai mata uang kuat. Nilai rupiah tetap lemah sejak awal orde baru hingga sekarang.  Pada masa reformasi, pemerintah berhasil menciptakan kebebasan pers, yang sangat bermanfaat sebagai alat kontrol pembangunan.  Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) adalah kegagalan terbesar dalam pembangunan Indonesia, mulai dari pemerintahan masa Orde Baru hingga saat ini.

6. Perbedaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi

• Pembagunan ekonomi = proses dan langkah-langkah yang dilakukan oleh suatu negara untuk meningkatkan PNB dan Pendapatan per kapita penduduknya dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi.
• Pertumbuhan ekonomi = peningkatan hasil produksi (Output) dalam tingkatan nyata ekonomi dan diukur melalui angka perubahan hasil produksi setiap tahunnya dalam jangka panjang.

7. Sebuah kasus pembangunan berwawasan lingkungan / tidak

• misalnya seperti  pembangunan Tempat Hiburan, Toko, Rumah Makan, dan Hotel  di kawasan sekitar pesisir pantai. dampak positifnya menambah sarana rekreasi dan hiburan, dampak negatifnya berkurangnya sarana rekreasi yang berharga murah. 

8. Profil wirausahawan yang akan dikunjungi oleh kelompokmu!

• belum wawancara

sumber: 

http://twentytwopm.wordpress.com/2011/03/22/keberhasilan-dan-kegagalan-pembangunan-ekonomi-indonesia/

http://id.wikipedia.org/wiki/Tenaga_kerja

7

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2012 Melambat

Pemerintah berencana untuk mengusulkan revisi asumsi makro dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan tahun 2012. Dalam asumsi kali ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia dikoreksi dari 6,7 persen menjadi 6,5 persen.

Asumsi makro lain yang akan dikoreksi pemerintah adalah tingkat inflasi pada 2012 yang ditargetkan mencapai 7 persen. 

Armida mengatakan, dengan koreksi asumsi pertumbuhan ekonomi dan inflasi tersebut, pemerintah perlu memberikan kompensasi kepada masyarakat untuk meredam dampak langsung kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Rencananya ada dua bentuk kompensasi yang diberikan oleh pemerintah yaitu terkait dampak langsung dan dampak tidak langsung.

Kompensasi berdampak langsung seperti dialami angkutan umum, akan diberikan melalui penambahan anggaran public service obligation (PSO) agar tarif angkutan umum tidak naik. Dan untuk dampak tidak langsung, pemerintah akan menyiapkan beasiswa bagi anak-anak keluarga miskin yang tidak akan dibairkan putus sekolah karena kenaikan harga BBM. Kompensasi ini sedang disiapkan pemerintah yang akan dimasukkan dalam RAPBN-P 2012 dan akan dibahas di DPR.


Sumber:
http://www.wirausahawanonline.com/pertumbuhan-ekonomi-indonesia-2012-melambat