Tugas perBab : Materi APBN

 PENGARUH KONTRAK MIGAS DALAM APBN 

Kesan pertama yang tersirat dari tampilan Menteri ESDM dan wakilnya dimedia masa adalah nuansa yang lebih “nasionalist” dan tidak jera bila harus berhadapan dengan kenyataan dunia bisnis yang lebih fragmatis, utamanya terkait dengan industri minyak dan gas bumi.

Belum lama ini dalam Rapat Paripurna DPR,  Badan Anggaran DPR bersama pemerintah sepakat untuk mensahkan pembahasan RAPBN 2012 menjadi Undang Undang (28/10). Dalam APBN 2012 lifting minyak disepakati 950 ribu barel perhari. Rincian penerimaan sumberdaya alam (SDA) tahun 2012 masih didominasi oleh penerimaan minyak dan gas bumi sebesar Rp 156 triliun. Kendati selama lima tahun terakhir kontribusi penerimaan SDA migas terhadap total penerimaan negara bukan pajak (PNBP)  rata-rata masih 61,2 persen namun kontribusinya cenderung terus menurun. Pangsa penerimaan migas terhadap total pendapatan negara (state revenue) dalam lima tahun terakhir juga menurun, tahun 2006 kontribusi migas masih 32 persen namun di tahun 2011 diperkirakan hanya tinggal 18 persen.

Menurunnya kontribusi migas dalam perekonomian nasional, utamanya APBN mencemaskan banyak kalangan, terobosan strategis perlu dicari dan dikaji oleh pemerintah baru, walaupun disadari banyak kendalanya utamanya dikaitkan dengan kepastian hukum dan iklim investasi, namun diyakini bisa dicari jalan tengah yang dapat diterima semua pihak. Pemerintah dituntut mencari terobosan untuk mengkatrol penerimaan negara dalam APBN sebagai kompensasi atas turunnya lifting dalam jangka panjang serta mengurangi beban belanja negara untuk impor minyak dan BBM yang akan semakin meningkat.

Sebagian kalangan melihat model kontrak bagi hasil migas yang berlaku sekarang dalam beberapa sisi menempatkan pemerintah RI pada posisi inferior, misalnya dalam tata-waktu penerimaan negara (government take) sehingga dalam beberapa kasus menempatkan negara menjadi penampung resiko relatif lebih besar dibanding resiko kontraktor sebagai pelaku usaha.

Guna membagi porsi resiko agar lebih proporsional sekaligus menjamin penerimaan negara lebih awal dan lebih wajar, tampaknya pemerintah memerlukan terobosan kontraktual yang elegan dan kompromistis sehingga dapat diterima oleh pelaku usaha migas dan tidak berdampak buruk terhadap iklim investasi migas di Indonesia.

 https://portal.bpmigas.go.id/web/public/artikel/-/blogs/pengaruh-kontrak-migas-dalam-apbn